Buruterkini.com-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buru mengajak masyarakat aktif berpartisipasi dalam mengawasi setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal itu sampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Buru lewat kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
Kegiatan tersebut di adakan di Gren Sara Hotel di Namleaa Kabupaten Buru, kegatan di buka oleh Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Maluku, Samsun Ninilouw, Minggu (25/8/2024).
Kegatan sosialisasi yang di hadiri Himpunan Mahasiswa Islam (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IPMII) Pemelih pemuda, dan para kepala Dusun di desa Namlea.
Sambutan yang di sampaikan Samsun mengatakan bahwa, kegiatan ini dalam rangka menghimpun partisipasi sejumlah elemen, dari OKP, pemilih pemula, hingga para kepala dusun, serta masyarakat agar dapat membantu Bawaslu dalam mengawasi proses Pilkada.
Kegiatan ini luar biasa, perlu kita apresiasi. Intinya kegiatan ini dilakukan karena Bawaslu secara struktural sangat terbatas secara personal. Bayangkan satu desa yang luas itu diawasi oleh satu orang, itu tidak memungkinkan. Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan agar supaya Bawaslu punya mata dan telinga tambahan, tegas Samsun.
Ada hal yang terjadi di lapangan, ada akses informasi ke Bawaslu, sehingga mereka bisa bertindak sesuai dengan kewenangannya mereka, itu sebenarnya tujuan dari kegiatan ini, lanjutnya menambahkan.
Tujuan dari kegiatan ini, ungkap Komisioner Bawaslu Maluku itu, untuk membangun kesadaran masyarakat, bahwa Pemilu dan pemilihan ini bukan hajat Bawaslu dan KPU, tapi hajat seluruh rakyat Indonesia.
Khusus untuk pemilihan, karena ini dilakukan di Buru, ini adalah hajat hidupnya masyarakat Buru, oleh karena itu, masyarakat Buru harus rasa memiliki dan bertanggungjawab, bahwa proses pemilihan nanti yang terjadi pada 27 November 2024 mendatang itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada saat masuk masa kampanye, harapannya supaya teman-teman yang tergabung dalam forum partisipatif ini, misalkan ada money politics (politik uang) atau ada yang mengumpulkan masyarakat kemudian lakukan kampanye tidak sesuai jadwal, mereka segera memberitahukan ke Bawaslu. Dengan seperti itu, akhirnya Bawaslu terbantu,” ungkapnya.
Dirinya berharap, semoga kegiaatan ini tak cukup di sampai di sini, namun berkelanjutan, sehingga segala informasi bisa Bawaslu dapatkan.
Semua kabupaten/ kota diinstruksikan untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga kami mengapresiasi Bawaslu Kabupaten Buru, dengan harapan, jangan sampai kegiatannya sudah selesai dibuka dan ditutup, kemudian pulang dari sini semuanya selesai, tidak seperti itu. Tapi ada komunikasi berkelanjutan, misalnya ada MoU dengan OKP, media, bahkan sivitas akademika di kampus. Tujuannya supaya ada informasi yang Bawaslu bisa akses dari mereka dalam rangka menjalankan tugas dan tanggungjawab,” harapnya.
Senada dengan itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (Kordiv HP2H) Bawaslu Kabupaten Buru, Taufik Fanolong menambahkan, dalam rangka pengawasan partisipatif, penting sekali Bawaslu berkolaborasi dengan sejumlah pihak, karena Bawaslu memiliki personil yang terbatas.
Sehingga bisa sama-sama kawal jalannya setiap tahapan, untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2024.
Kami di Bawaslu sangat terbatas dengan kuantitas pengawas kita, kalau jajaran kabupaten di KPU 5 orang, sementara Bawaslu 3 orang. Untuk tingkat kecamatan, KPU 5 orang, Bawaslu 3 orang, dan di tingkat desa, KPU 3 orang, sementara Bawaslu cuman 1 orang,” ungkap Fanolong.
Ia juga menyebutkan, saat ini sudah memasuki tahapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS).
Kita telah berada pada masa tahapan penyusunan DPS, sehingga kegiatan ini dimaksudkan agar informasi yang didapatkan bisa disampaikan kepada saudara maupun keluarga, bahwa sudah ditempelkan DPS,” pungkasnya